Suarasurabaya.net| Manajemen PT Kereta Api mendukung Serikat Pekerja Kereta Api melakukan aksi mogok nasional menuntut janji pemerintah di awal Desember mendatang.

Manajemen PT Kereta Api Daerah Operasi VIII bahkan sudah menyebarkan poster dan selebaran ke konsumen dan sejumlah pihak lainnya tentang aksi para pekerja ini.

SUDARSONO Kepala Humas Daops VIII Surabaya pada RULLY reporter Suara Surabaya, Selasa (06/11) menjelaskan, pihaknya juga sudah mengupayakan pengumuman di media massaa. Manajemen menganggap mogok kerja adalah hak. Apalagi tuntutan soal status pekerja eks PNS janji pemerintah sejak lama.

SUDARSONO mengatakan, tidak ada arahan manajemen soal mogok. Serikat Pekerja Kereta Api atau dinyatakan sudah ada deal akan dikemanakan ribuan massa pekerja PT Kereta Api di saat pemogokan. Akankah hanya duduk diam di stasiun dan lokasi depo kereta atau malah unjuk rasa di kantor DPR RI dan DPRD.(ipg)

Jakarta (ANTARA News) - Manajemen PT Kereta Api (KA) yakin rencana mogok massal 3-5 Desember 2007 oleh Serikat Pekerja BUMN Perkeretaapian tersebut tak akan terjadi.

“Rencana itu pasti tak terjadi. Kami sudah dapat jaminan tertulis dari seluruh Kepala Daerah Operasi (Kadaop) di Pulau Jawa dan Kepala Divisi Regional di Pulau Sumatera soal ini,” kata Dirut PT KA, Ronny Wahyudi kepada pers di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, tegasnya, PT KA menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.

Dikatakan, rencana itu tidak beralasan karena PT KA adalah milik publik atau rakyat dan bukan milik Serikat Pekerja PT KS (SPKA). “Selain itu, apa yang mereka tuntut sedang diselesaikan pemerintah yang ditargetkan paling lambat selesai akhir tahun ini,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, tindakan mogok tersebut merupakan tindakan yang akan membuat masyarakat dan pemerintah tidak simpati pada perkeretaapian yang saat ini sedang dibenahi.

“Jadi, mari hargai upaya pihak terkait yang akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang eks PNS di PT KA, termasuk rencana alokasi anggaran hingga Rp5 triliun untuk menangani backlog sarana dan prasarana KA,” katanya.

Dia menjelaskan, pihak SPKA telah diberitahu mengenai progres penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut yang malah dinilainya lebih cepat dibanding pembuatan RPP pada sektor lain, yaitu hanya delapan bulan dari biasanya satu sampai dua tahun.

Oleh karena itu, katanya lagi, dia mengharapkan agar masyarakat tidak mengkuatirkan terjadinya rencana mogok tersebut.

Dia juga mengungkapkan, bila SPKA tetap melakukan mogok massal nasional tersebut, direksi akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Harus dipahami, SPKA adalah bagian dari perusahaan dan di republik ini juga memiliki aturan yang harus dipatuhi demi pelayanan kepada publik,” tukas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), Wendy Aritenang meminta agar Serikat Pekerja PT KA bersabar dan menghargai upaya penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hak-hak mereka sebagai PNS eks PT KAI.

PP tersebut ditargetkan selesai akhir bulan ini, paling telat akhir tahun ini.

“Mereka menuntut penyelesaian PP. Tahapan pembahasannya sudah sedemikian jauh bersama seluruh departemen terkait. Kita sudah memasuki tahap akhir, jangan diganggu-ganggulah dengan ultimatum mogok seperti itu,? kata Wendy sebelumnya.

Namun, Wendy juga bisa memahami bila hal itu dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan pemerintah.

SPKA se-Jawa dan Sumatera berencana mogok massal pada 3-5 Desember 2007 dengan menghentikan operasional PT KA apabila PP yang mengatur penyesuaian pensiun dini bagi eks PNS Dephub di PT KA tidak segera turun November ini.(*)

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) dan koordinator SPKA di seluruh Daerah Operasi VIII Surabaya mengadakan pertemuan di gedung serbaguna Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. Dalam pertemuan ini, mereka membahas rencana mogok nasional pada Desember mendatang.
Saat ini rencana penyesuaian dana pensiun telah tertuang dalam rencana peraturan pemerintah dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pihak SPKA menginginkan RPP tersebut segera disahkan menjadi PP. Namun, hal itu terkendala kesepakatan persentase iuran karyawan untuk dana pensiun.
Berkaitan dengan rencana mogok nasional, rata-rata karyawan PT Kereta Api Indonesia yang ditemui SCTV mengaku belum mengetahui dan menolak berkomentar. Adapun selama pertemuan SPKA, pelayanan kereta api di Stasiun Gubeng berjalan lancar (Liputan6.com, 07/11/07)

Surabaya: Sebanyak 400 masinis yang tergabung dalam Ikatan Masinis Indonesia Wilayah Jawa Timur mengancam mogok kerja pada 4-5 Desember 2007. Rencana mogok kerja tersebut disepakati para masinis dalam rapat koordinasi di Kantor PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya, Rabu (7/11).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penundaan pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur pensiun serta penyamaan pekerja PT Kereta Api dengan pegawai negeri sipil. Ketua DPD Ikatan Masinis Indonesia Wilayah Jawa Timur Ibnu Sutowo menyatakan seluruh masinis sudah siap untuk mogok. Menurut Sutowo, mogok tersebut akan diikuti oleh seluruh karyawan Daops VIII Surabaya. Jika rencana mogok terlaksana, maka 75 perjalanan kereta api dari dan menuju Surabaya pada 4 dan 5 Desember akan terhenti.(metrotvnews.com)

Yth Bapak Feri A Pasaribu, Sektor 3 A, Bintaro, Tangerang.
Pertama kali atas nama PT Kereta Api (Persero) kami menyampaikan terima kasih atas informasi anda sebagaimana dimuat pada rubrik “Surat Pembaca” H.U Kompas (24/10) berjudul: “Penumpang Gelap di KRL Lewat Pintu Masinis” yang mengakibatkan kenyamanan anda dan sejumlah penumpang KRL yang lain sebagai penumpang KA secara legal menjadi terganggu, antara lain jadwal perjalanan KRL menjadi “molor.” Apapun alasannya, PT KA akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum Masinis yang mengundang penumpang illegal dengan memberhentikan KRL dan menaikkan penumpang dari pintu Kabin.
Terkait dengan hal tersebut perlu kami informasikan bahwa pada prinsipnya PT KA tidak menginginkan adanya perilaku tersebut. Pintu masinis atau kabin bukan jalan masuk bagi penumpang atau siapapun selain petugas. Hal ini sudah menjadi aturan normatif yang wajib dipatuhi Masinis KRL. Tetapi, pengawasan manajemen PT KA terhadap perlakuan seperti ini juga terbatas. Beberapa petugas yang berkompeten melakukan pengawasan terkadang toleran (“excuse”) terhadap bentuk penyimpangan dalam operasi KRL seperti yang anda temukan. Meskipun demikian, bertolak dari masukan Bapak Feri A Pasaribu, Direksi PT KA telah menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan, serta mengambil tindakan tegas terhadap tindakan mengundang penumpang Ilegal tersebut.
Terlepas dari itu, kami sangat berterima kasih kepada Pak Feri A Pasaribu, yang peduli dan berkenan menginformasikan masalah ini melalui media massa Kompas. Diharapkan apa yang dilakukan Pak Pasaribu sebagai perwujudan kontrol social terhadap fasilitas pelayanan publik dapat ditiru oleh siapa saja yang melihat adanya bentuk penyimpangan yang dilakukan petugas PT KA. Apalagi dapat menyebutkan secara detil KRL pemberangkatan pukul berapa, hari dan tanggal kejadian, sehingga memudahkan kami untuk mengusut, siapa petugas yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut, untuk kemudian mengambil langkah tindakan agar penyimpangan yang sama tidak terjadi di kemudian hari.
Fakta temuan Pak Pasaribu memang merupakan dilematis bagi PT KA, karena di satu sisi kami berusaha menertibkan dan meminta penumpang KRL untuk berdisiplin, tetapi di sisi lain masih ada dari kalangan intern PT KA yang “tega berbuat nista.” Obat paling mujarab untuk memerangi hal ini tentunya lebih ditentukan pada kultur social komunitas penumpang KRL itu sendiri, sepeti yang dilakukan Pak Feri A Pasaribu. Diharapkan dengan kepedulian seperti yang dilakukan Pak Pasaribu, melakukan kontrol sosial demi kelangsungan dan kelestarian KRL sebagai fasilitas pelayanan transportasi publik, oknum petugas PT KA tidak akan melakukan penyimpangan seperti yang dialami dan disaksikan Pak Pasaribu. Semoga !!

Bandung, 24 Oktober 2007

Kabid Humas PT KA
Noor Hamidi
Penumpang Gelap di KRL Lewat Pintu Masinis
Saya pengguna KRL Sudirman AC atau KRL Ekonomi AC Ciujung yang melayani para komuter dari Bintaro dan sekitarnya menuju Jakarta serta sebaliknya. Ketika PT Kereta Api (Persero) meluncurkan Serpong Line yang melayani jalur Serpong-Tanah Abang dan diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para penumpang semakin yakin dan bangga bahwa PT KA memang benar-benar berniat untuk melayani publik.
Akan tetapi, sejak beberapa minggu terakhir saya mendapati kereta rel listrik (KRL) Sudirman AC yang notabene merupakan kereta ekspres dan hanya berhenti di beberapa stasiun—masing-masing Serpong, Pondok Ranji, Tanah Abang, Sudirman, dan Manggarai—PT KA kembali menunjukkan wajah “bopeng”-nya. KRL Sudirman AC berhenti secara ilegal di Stasiun Palmerah dan Kebayoran untuk memasukkan penumpang gelap melalui pintu masinis.
Menurut beberapa penumpang gelap tersebut, mereka cukup membayar Rp 3.000 kepada oknum masinis atau kondektur dan selanjutnya mereka dapat menumpang serta memanfaatkan fasilitas KRL AC sebagaimana layaknya para penumpang legal. Saya sebagai penumpang legal yang setia dan membayar Rp 8.000 untuk KRL Sudirman AC atau Rp 5.000 untuk KRL Ekonomi AC Ciujung merasa dirugikan dan dilecehkan oleh para oknum masinis dan kondektur tersebut.
Kerugian yang dialami penumpang legal adalah aspek waktu. Karena KRL Sudirman AC berhenti secara ilegal di Stasiun Palmerah dan Kebayoran, terpaksa menambah waktu perjalanan. Akibatnya, saya dan para penumpang lainnya terlambat tiba di rumah. Di samping itu saya harus berdesak-desakan dengan penumpang gelap yang hanya membayar kurang dari separuh ongkos yang saya bayar.
Apa pun alasannya, tindakan para oknum petugas PT Kereta Api tersebut tidak dapat dibenarkan.
Feri A Pasaribu Sektor 3 A, Bintaro Jaya, Tangerang

Jakarta, 12 Oktober 2007

Prakiraan puncak angkutan akan terjadi H-2 sedikit meleset. Puncak angkuatn terjadi pada H-3 seperti tahun sebelumnya. Puncak angkutan tahun ini 61.519 tahun lalu 70.359 orang, 87 %. Secara kumulatif, pemudik dengan KA sejak H-7 sd H-2 telah mencapai 264.768. Sementara tahun lalu 290.079, turun 9 %. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada puncak angkutan, Kamis (11/10), PT Kereta Api (Persero) telah mengoperasikan KA tambahan lebaran untuk melayani pemudik ke berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebanyak 13 KA tambahan lebaran telah dioperasikan.
Dari Gambir diberangkatkan 5 KA tambahan, KA Argolawu Lebaran I ke Solo berangkat pukul 09.50, KA Purwojaya Lebran ke Purwokerto berangkat pukul 16.05. KA Argolawu Lebaran II ke Solo berangkat pukul 21.20, KA Gumarang Lebaran ke Surabaya pukul 14.55 dan Argo Anggrek Lebaran ke Surabaya pukul 19.10. ”Khusus KA Anggrek merupakan KA carteran Bank Mandiri.”
Dari Pasarsenen, dioperasikan 8 KA tambahan, Sawunggalih Lebaran ke Kutoarjo berangkat pukul 11.30, Senja Utama Lebaran ke Jogja jam 20.15. Untuk kelas ekonomi, Kutojaya Lebaran ke Kutoarjo, Kerta Jaya Lebaran ke Surabaya dan Tawang Jaya Lebaran ke Semarang dan 2 KA Lebaran ke Solo. ”Rute KA, melalui Senen, Tanahabang, Manggarai dan Jatinegara untuk menyapu sisa penumpang di Senen dan Tanahabang.”
Pemudik dari Pasarsenen, mengalami lonjakan cukup tinggi, 24.032 orang, naik dibanding tahun lalu, namun masih lebih rendah 6 %. Tahun lalu 27.523 pemudik, tahun ini 25.817 orang. ”Khsusus dari Stasiun Senen, puncaknya mungkin H-3, namun belum melampaui tahun lalu.
Sedangkan penumpang dari Gambir mencapai 12.643, tahun lalu 14.508 orang, turun 23 %. Dari Gambir pagi hingga malam nanti akan terjadi lonjakan. Hari ini akan diberangkatkan 5 KA tambahan dari Gambir. Dari Senen 8 KA dan dari Tanahabang 1 KA. Mudah-mudahan dapat memenuhi permintaan pemudik.”
Para pemudik masih dominan di KA kelas Ekonomi, mencapai 35.543 orang, tahun lalu 32.921 orang, naik 8 %. Kelas Eksekutif 10.209 tahun lalu 10.709 orang, turun 5 %. Sedangkan kelas bisnis 15.324 tahun lalu 17.231 orang, turun 11 %. ”Penurunan pada kelas eksekutif dan bisnis karena volume penumpang ke Bandung dengan KA Argogede dan Parahyangan merosot drastis pasca dioperasikanya jalan Tol Cipularang. Pemudik ke Bandung juga masuk hitungan.”
Pada H-1 Jumat (12/10) KA tambahan yang dioperasikan Gajayana Lebaran ke Malang pukul 05.35. Argolawu Lebaran ke Solo pukul 09.50. Purwojaya Lebaran ke Purwokerto berangkat pukul 16.05. Sawunggalih Lebaran ke Kutoarjo pukul 11.30. Senja Utama Jogja Lebaran pukul 20.15. ”Untuk KA ekonomi disiapkan 5 rangkaian. Perjalanan disesuaikan kebutuhan pemudik.”

Bila kurang jelas mohon menghubungi Kahumas Daop 1 & Jabotabek, Akhmad Sujadi , Hp. 0815-14292245.

Yth Mas Rangga Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur .
Pertama kali atas nama PT Kereta Api (Persero) kami menyampaikan terima kasih atas informasi anda sebagaimana dimuat pada rubrik “Surat Pembaca” H.U Kompas (16/10) berjudul: “Pemalak Berkedok Pengamen di Kereta Kelas Ekonomi” yang mengakibatkan kenyamanan anda dan sejumlah penumpang KA Ekonomi yang lain menjadi terganggu.
Terkait dengan hal tersebut perlu kami informasikan bahwa pada setiap KA Ekonomi telah kami tugaskan 2 (dua) orang aparat keamanan (Polri) serta Polsuska. Hanya saja jumlah mereka yang terbatas, sehingga tidak dapat memantau secara keseluruhan rangkaian KA secara sekaligus. Mereka biasanya selalu bergerak (mobile) ke seluruh rangkaian KA, bahkan saat KA berhenti mereka mengawasi kemungkinan adanya hal-hal yang berdampak pada gangguan kenyamanan bagi penumpang KA.
Tentang adanya pengamen yang membawa senjata tajam sebagaimana anda tuturkan, kami akan dengan segera melakukan langkah-langkah preventif, berkerjasama dengan aparat Kepolisian setempat. Karena tindakan ini tidak hanya menganggu keamanan dan kenyamanan bagi penumpang KA, tetapi juga mengganggu keamanan secara umum. Bahkan dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindakan “terror” yang dapat dikenai sanksi pidana.
Terlepas dari hal-hal tersebut, apapun upaya yang kami lakukan tentu masih perlu dukungan dan partisipasi penumpang KA dengan menggalang kebersamaan untuk ikut memerangi tindakan yang tidak terpuji tersebut. Hal ini sebagaimana sudah terwujud pada beberapa KA Ekonomi, dimana penumpang KA membangun kebersamaan menjadi satu komunitas, sehingga ancaman terhadap penumpang tertentu dipandang sebagai ancaman bagi keseluruhan komunitas penumpang KA. Ada rasa senasib sepenangungan. Semoga !!
Bandung, 16 Oktober 2007
Kabid Humas PT KA
Noor Hamidi
Pemalak Berkedok Pengamen di Kereta Kelas Ekonomi
Akhir-akhir ini saya sering naik kereta api ekonomi jurusan Solo-Jakarta. Dalam setiap perjalanan saya menemukan hal menarik. Saat tengah malam kereta api berhenti cukup lama di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Saat itu dalam sekejap kereta api mulai ramai oleh pengamen. Rupanya mereka bukan sekadar pengamen biasa, melainkan juga berprofesi ganda sebagai pemalak.
Sambil menyanyikan tembang kenangan, mereka pun mulai mencari mangsa. Sasaran utama adalah remaja belasan tahun dan kaum hawa. Umumnya saat mengamen mereka terbagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari minimal dua orang. Satu orang bertugas bernyanyi sambil memainkan alat musik, sementara yang lainnya memaksimalkan tujuan utama mereka menjadi pengamen sekaligus pemalak.
Tidak sedikit pemalak yang beroperasi di kereta api kelas ekonomi ini yang membawa senjata tajam guna memuluskan aksi mereka. Hal ini terbukti karena saya mendapati pemuda berusia belasan tahun yang mengaku telah ditodong pisau saat hendak pergi ke toilet kereta. Alhasil lembaran uang di saku celana pemuda itu habis dikuras pemalak yang berkedok pengamen. Bagaimana peran aparat keamanan kereta api saat kejadian?
Saya juga pernah mendapati seorang korban pemalakan yang mengonfirmasikan hal tersebut kepada petugas kereta api yang kebetulan bertugas pada waktu itu. Dengan enaknya, petugas tersebut menjawab bahwa di kereta api ekonomi tidak ada aparat keamanan. Aparat keamanan hanya ada di kereta api kelas bisnis dan kereta api eksekutif.
Sungguh ironis. Saya berharap pihak yang berwenang bisa memberantas pengamen yang berfungsi ganda sebagai pemalak yang beroperasi pada tengah malam di kereta api ekonomi. Rangga Singotrunan, Banyuwangi, Jawa Timur

Walaupun lingkungan kita telah diwarnai dengan perkembangan Teknologi Informasi, yang lazim disebut dengan IT (baca: Ai Ti), namun harus kita akui kalau implementasinya di PT KA masih belum optimal. Jadi, wajar saja kalau Pak Dirpum mengajak kita untuk membudayakan apa yang disebut dengan “paperless,” yang sebenarnya sudah menjadi obsesi kami di Daop III Cirebon ini. Sebab, banyak manfaat yang bisa kita hasilkan dari optimalisasi IT ini. Demikian dikemukakan Kasi Keuangan Daop III Cirebon, Nur Ali dalam bincang-bincang dengan www.kereta-api.com di ruang kerja Humasda Daop III Cirebon. “Ini rekan kita, Pak Totok ini sudah mempersiapkan rancangan web Daop III Cirebon, yang kami obsesikan dapat dikembangkan menjadi webnya Daop III Cirebon, sehingga informasi menyangkut dengan PT KA Daop III Cirebon dapat diakses melalui internet,” ujar Nur Ali seolah mempromosikan karya Totok yang sebelumnya bertugas lama di Divisi Pelatihan.

Meminjam istilah Wapres di Republik BBM, Nur Ali menilai harapan Dirpum untuk membudayakan ”paperless” sangat relevan dan signifikan. Selain menghemat kertas dan tinta, juga menghemat waktu dalam penanganan berbagai informasi, bahkan secara tidak langsung juga mendidik komunitas perkeretaapian untuk terbiasa dengan IT. “Langkah ini akan semakin terasa manfaatnya kalau semua Daop, Divre serta seluruh jajaran PT KA di kantor pusat juga peduli terhadap IT ini. Berbagai laporan dari Daop dan Divre serba elektronik (email). Tidak ada lagi yang berbentuk dokumen manual berupa setumpuk kertas, bahkan tidak perlu lagi menugaskan tenaga kurir untuk mengantarkan laporan,” ujar Nur Ali yang terdidik ber-IT oleh Kasubdivre III – 1, Marzuki, semasa itu Nur Ali bertugas sebagai Kasubag di Subdivre III – 1 Kertapati.

Dengan IT menurut Nur Ali, pelaksanaan angkutan lebaran juga dapat dengan mudah dimonitor. Data serta informasi terkait dengan pelaksanaan angkutan lebaran dapat diakses melalui internet. Hal ini lanjutnya, akan menjadikan web kita selalu tampil aktual. Informasi yang disajikan selalu baru sifatnya (news). Lebih dari itu, gaya (style) kita dalam berkerja juga lebih intelek. ”Terlepas dari semua itu, yang penting komitmen pembudayaan paperless sebagaimana diharapkan Pak Dirpum harus kita dukung. Salah satu media untuk mendukung komitmen itu tidak lain adalah dengan pembudayaan IT di lingkungan komunitas Perkeretaapian kita,” ujar Nur Ali yang berkeinginan menarik Totok yang kini bertugas pada Seksi Operasi sebagai bagian dari stafnya di Seksi Keuangan.

Menhub, Jusman Syafii Djamal disaksikan Dirut PT KA, Ronny Wahyudi membopong seorang bocah yang tampak ceria di teriknya udara stasiun Pasarsenen (5/10). Si bocah tampak kegirangan, seolah tahu kalau yang membopongnya adalah Menteri Perhugungan (K.07)

Direktur Utama PT KA Ronny Wahyudi mengharapkan peran serta masyarakat dalam memberantas percaloan tiket kereta api, dan menjanjikan akan memberikan hadiah uang Rp 500 ribu kepada mereka yang dapat menangkap calo. “Masyarakat merupakan pemerhati kereta api. Tolong bantu kita, agar jasa angkutan kereta api menjadi lebih baik,” kata Ronny dalam jumpa pers di Stasiun Senen Jakarta, Sabtu. Menurut Ronny, peran serta masyarakat diharapkan karena sumber daya manusia di PT KA masih minim untuk menyelidiki mereka yang terlibat praktek percaloan. “Kalau dapat menangkap calo, kita beri hadiah Rp 500 ribu. Kalau orang dalam yang terlibat percaloan akan kami pecat,” ujarnya.

Ronny mengatakan, sosialisasi penertiban calo sebenarnya sudah dilakukan di berbagai tempat di antaranya dengan memasang sejumlah spanduk yang berisi larangan membeli tiket kepada calo.
Sejumlah spanduk tersebut, di antaranya bertuliskan setiap orang dilarang membeli karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perekerataapian.
Bagi yang melanggar akan dilakukan pidana penjara paling lama enam bulan. Hal itu, sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 184 dan Pasal 208. Untuk mengurangi permainan dalam penjualan tiket, Ronny menambahkan, dimungkinkan ke depan ada pengecekan tiket nama penumpang dengan mencocokkan KTP yang bersangkutan.

Dalam jumpa pers tersebut, hadir Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, yang ketika itu juga melakukan prosesi pemberangkatan KA Ekonomi dengan kereta baru yang didambakan pemudik. Terkait pencaloan, Jusman justru mempertanyakan apakah calo tersebut dilakukan orang dalam atau yang di luar. Dalam kesempatan tersebut, Jusman juga memastikan dioperasikannya KA Sapujagad. Ia memastikan, kereta api tersebut layak untuk digunakan. Menurut Jusman, KA Sapujagad merupakan salah satu pilihan terkahir. Dari tingkat keamanan dan keselamatan, kereta api lebih baik. Ia mencontohkan, bagi pemudik yang membawa serta anak, dari tingkat keamanan dan keselamatan maka lebih baik menggunakan kereta api daripada naik sepeda motor.
Terkait dengan privatisasi, pemerintah menurut Menhub masih belum akan melakukan upaya privatisasi kepada PT Kereta Api dalam waktu dekat, meski tidak menutup kemungkinan ada upaya tersebut. “Saya tidak melihat privatisasi kereta api akan dilakukan dalam waktu dekat, tapi ke depan mungkin kereta api akan berpikir juga bagaimana membuat kereta api cepat,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal. Menurutnya ada beberapa kriteria untuk melakukan privatisasi termasuk pertimbangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Misalnya angkutan batu bara itu, bisa kita lakukan pola privatisasi. Tapi, kalau kereta api ekonomi menyangkut hajat hidup orang banyak saya pikir masih menjadi tanggung jawab negara,” katanya. Ditegaskan Jusman, yang masih diutamakan adalah kinerja dari PT KA agar kinerjanya semakin baik di antaranya, mulai dari sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia untuk memberi pelayanan.
“Kalau anda datang ke sini setahun yang lalu, akan jauh sekali perubahannya,” kata Jusman menilai perubahan yang bagus di Stasiun Senen. Menanggapi adanya peningkatan di Stasiun Senen Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil melihatnya sesuatu yang positif. “Swasta saja belum masuk Stasiun Senen sudah baik, apalagi kalau swasta sudah masuk,” katanya.