Suarasurabaya.net| Manajemen PT Kereta Api mendukung Serikat Pekerja Kereta Api melakukan aksi mogok nasional menuntut janji pemerintah di awal Desember mendatang.

Manajemen PT Kereta Api Daerah Operasi VIII bahkan sudah menyebarkan poster dan selebaran ke konsumen dan sejumlah pihak lainnya tentang aksi para pekerja ini.

SUDARSONO Kepala Humas Daops VIII Surabaya pada RULLY reporter Suara Surabaya, Selasa (06/11) menjelaskan, pihaknya juga sudah mengupayakan pengumuman di media massaa. Manajemen menganggap mogok kerja adalah hak. Apalagi tuntutan soal status pekerja eks PNS janji pemerintah sejak lama.

SUDARSONO mengatakan, tidak ada arahan manajemen soal mogok. Serikat Pekerja Kereta Api atau dinyatakan sudah ada deal akan dikemanakan ribuan massa pekerja PT Kereta Api di saat pemogokan. Akankah hanya duduk diam di stasiun dan lokasi depo kereta atau malah unjuk rasa di kantor DPR RI dan DPRD.(ipg)

Jakarta (ANTARA News) - Manajemen PT Kereta Api (KA) yakin rencana mogok massal 3-5 Desember 2007 oleh Serikat Pekerja BUMN Perkeretaapian tersebut tak akan terjadi.

“Rencana itu pasti tak terjadi. Kami sudah dapat jaminan tertulis dari seluruh Kepala Daerah Operasi (Kadaop) di Pulau Jawa dan Kepala Divisi Regional di Pulau Sumatera soal ini,” kata Dirut PT KA, Ronny Wahyudi kepada pers di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, tegasnya, PT KA menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.

Dikatakan, rencana itu tidak beralasan karena PT KA adalah milik publik atau rakyat dan bukan milik Serikat Pekerja PT KS (SPKA). “Selain itu, apa yang mereka tuntut sedang diselesaikan pemerintah yang ditargetkan paling lambat selesai akhir tahun ini,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, tindakan mogok tersebut merupakan tindakan yang akan membuat masyarakat dan pemerintah tidak simpati pada perkeretaapian yang saat ini sedang dibenahi.

“Jadi, mari hargai upaya pihak terkait yang akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang eks PNS di PT KA, termasuk rencana alokasi anggaran hingga Rp5 triliun untuk menangani backlog sarana dan prasarana KA,” katanya.

Dia menjelaskan, pihak SPKA telah diberitahu mengenai progres penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut yang malah dinilainya lebih cepat dibanding pembuatan RPP pada sektor lain, yaitu hanya delapan bulan dari biasanya satu sampai dua tahun.

Oleh karena itu, katanya lagi, dia mengharapkan agar masyarakat tidak mengkuatirkan terjadinya rencana mogok tersebut.

Dia juga mengungkapkan, bila SPKA tetap melakukan mogok massal nasional tersebut, direksi akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Harus dipahami, SPKA adalah bagian dari perusahaan dan di republik ini juga memiliki aturan yang harus dipatuhi demi pelayanan kepada publik,” tukas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), Wendy Aritenang meminta agar Serikat Pekerja PT KA bersabar dan menghargai upaya penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hak-hak mereka sebagai PNS eks PT KAI.

PP tersebut ditargetkan selesai akhir bulan ini, paling telat akhir tahun ini.

“Mereka menuntut penyelesaian PP. Tahapan pembahasannya sudah sedemikian jauh bersama seluruh departemen terkait. Kita sudah memasuki tahap akhir, jangan diganggu-ganggulah dengan ultimatum mogok seperti itu,? kata Wendy sebelumnya.

Namun, Wendy juga bisa memahami bila hal itu dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan pemerintah.

SPKA se-Jawa dan Sumatera berencana mogok massal pada 3-5 Desember 2007 dengan menghentikan operasional PT KA apabila PP yang mengatur penyesuaian pensiun dini bagi eks PNS Dephub di PT KA tidak segera turun November ini.(*)

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) dan koordinator SPKA di seluruh Daerah Operasi VIII Surabaya mengadakan pertemuan di gedung serbaguna Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. Dalam pertemuan ini, mereka membahas rencana mogok nasional pada Desember mendatang.
Saat ini rencana penyesuaian dana pensiun telah tertuang dalam rencana peraturan pemerintah dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pihak SPKA menginginkan RPP tersebut segera disahkan menjadi PP. Namun, hal itu terkendala kesepakatan persentase iuran karyawan untuk dana pensiun.
Berkaitan dengan rencana mogok nasional, rata-rata karyawan PT Kereta Api Indonesia yang ditemui SCTV mengaku belum mengetahui dan menolak berkomentar. Adapun selama pertemuan SPKA, pelayanan kereta api di Stasiun Gubeng berjalan lancar (Liputan6.com, 07/11/07)

Surabaya: Sebanyak 400 masinis yang tergabung dalam Ikatan Masinis Indonesia Wilayah Jawa Timur mengancam mogok kerja pada 4-5 Desember 2007. Rencana mogok kerja tersebut disepakati para masinis dalam rapat koordinasi di Kantor PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya, Rabu (7/11).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penundaan pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur pensiun serta penyamaan pekerja PT Kereta Api dengan pegawai negeri sipil. Ketua DPD Ikatan Masinis Indonesia Wilayah Jawa Timur Ibnu Sutowo menyatakan seluruh masinis sudah siap untuk mogok. Menurut Sutowo, mogok tersebut akan diikuti oleh seluruh karyawan Daops VIII Surabaya. Jika rencana mogok terlaksana, maka 75 perjalanan kereta api dari dan menuju Surabaya pada 4 dan 5 Desember akan terhenti.(metrotvnews.com)