Pro Kontra “Wacana Mogok” Saat Angkutan Lebaran

Sejumlah 28 pengurus DPD Serikat Pekerja KA se-Jawa berkumpul di Bandung (2/10). Topik bahasan adalah “Penyelesaian RPP Pensiunan” bagi eks PNS – Dephub/PJKA, yang semula direncanakan menjadi kado HUT Kereta Api ke-62 tanggal 28 September 2007, tetapi berhubung tidak tuntasnya “harmonisasi RPP” di tingkat interdep, karena tidak hadirnya Dirjen Anggaran pada forum itu, ditambah lagi dengan perjalanan dinas Presiden RI ke luar negeri, maka apa yang disebut-sebut sebagai “Kado” HUT Kereta Api ke-62 tidak/belum menjadi kenyataan. Salah seorang pengurus DPD Pusat bahkan mempertanya kan, apa motif ketidakhadiran Dirjen Anggaran pada forum “Harmonisasi” RPP menyangkut jaminan kesejahteraan pekerja Kereta Api itu. “Presiden, Wakil Presiden, Menhub, Meneg BUMN sudah setuju, kenapa hanya tidak hadirnya Dirjen Anggaran RPP masih belum juga terwujud,” ujar salah seorang dari DPD Kantor Pusat.
Perbincangan pun kian memuncak, manakala salah seorang dari aktivis DPD Jakarta mewacanakan mogok kerja pada tanggal 10 Oktober 2007. “Sudahlah, kita ekspose saja rencana mogok kerja tanggal 10 Oktober 2007. Kita perlu berikan presure agar pemerintah lebih serius menangani masalah ini,” ujarnya. Tapi wacana ini mengundang kontra dari beberapa aktivis dari DPD yang lain, termasuk Sekjen DPP, Esron Pakpahan. Sebab, langkah ini kelak berdampak pada menurunnya simpati publik. “Tanggal 10 Oktober 2007 merupakan bagian dari event penyelenggaraan angkutan lebaran, ini hajatan nasional, saat publik yang mayoritas kaum dhuafa memerlukan sarana angkutan untuk mudik. Jadi, wacana mogok tanggal 10 Oktober 2007 sebaiknya kita hindarkan,” demikian antara lain tanggapan pihak yang kontra atas wacana mogok kerja tanggal 10 Oktober 2007.
Pertemuan yang berlangsung usai sholat ashar ini, sempat mengundang perdebatan sengit antara pihak yang pro dan pihak yang kontra atas wacana mogok kerja 10 Oktober 2007. Bersyukur, para peserta yang sebagian besar masih menjalankan ibadah puasa Ramadhan ini akhirnya mendapat petunjuk dari Allah SWT. Emosi mereka pun mereda menjelang saatnya beduk Maghrib. Pertemuan itupun memutuskan kesepakatan sebagai berikut :
1. ANGKUTAN LEBARAN HARUS TETAP BERJALAN LANCAR DAN PERWUJUDAN RPP MENJADI PP ADALAH SUATU HAL YANG MUTLAK DAN PADA TAHUN 2007 INI HARUS TERREALISIR.
2. MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN, MENEG BUMN DAN MENTERI KEUANGAN TANGGAL 4 OKTOBER 2007, DENGAN PESERTA AUDIENSI UNSUR PENGURUS DPP SPKA, PARA KETUA DPD SE-JAWA DAN SUMATERA, KETUA FKPPKA, PERPENKA, TIM RPP DAN BoD.
3. MELAKUKAN PRESS REALEASE DI STASIUN GAMBIR DENGAN ISI: ANCAMAN MOGOK JIKA PENYELESAIAN RPP TIDAK ADA KEJELASAN, YANG WAKTUNYA DISEPAKATI SETELAH ANGKUTAN LEBARAN BERAKHIR.
