Kereta eksklusif untuk para eksekutif, demikian slogan yang dipajangkan di dinding kereta Eksekutif Argo Sindoro Semarangtawang - Gambir pp. Kereta Api yang merangkai 6 Kereta Kelas Eksekutif itu diresmikan perjalanannya oleh Asisten Gubernur Jawa Tengah Bidang Ekonomi, Ny Rini didampingi Dirut PT KA, Ronny Wahyudi dan Kadaop IV Semarang, Rono Pradipto. Nama Sindoro menurut Ronny Wahyudi dipilih dari nama sebuah gunung di Jwa Tengah yang dikenal memiliki lingkungan yang subur dan menghasilkan produksi aneka tanaman, bahkan banyak air bersih yang dihasilkan untuk konsumsi air mineral dalam kemasan dari lerang Gunung Sindoro. “KA Sindoro yang menambil nama dari gunung itu dikondisikan untuk dapat memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Selain menggunakan pegas udara yang menjanjikan kenyamanan, juga dilengkapi dengan sistem pendingin AC, serta fasilitas pijat refleksi bagi penumpang yang membutuhkan selama dalam perjalanan Semarang - Gambir maupun sebaliknya,” jelas Ronny.

Menurut Ronny, masalah keselamatan dalam perjalanan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab PT KA, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta perilaku masyarakat di sekitar jalan KA. Oleh karena itu, Ronny berharap agar masalah keselamatan perjalanan KA juga didukung oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga, memelihara dan mendukung upaya pengembangan perkeretaapian yang sedang dilakukan PT KA. “Ini erat kaitannya dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PT KA dan Pemda Jateng 14 Mei 2007, yang diharapkan dapat diwujudkan dengan membangun kepedulian masyarakat Jawa Tengah untuk ikut berperan menjaga keselamatan perjalanan KA,” harap Ronny yang juga didampingi Sekretaris Perusahaan, Gatot Wibowo, Kasubdit Pemasaran Angkutan Penumpang, Patria Suprijoso, serta jajaran PT KA Daop IV Semarang.

KA Argo Sindoro menurut Kadaop IV, Rono Pradipto sampai 31 Mei 2007 menggunakan waktu pemberangkatan dari Semarang pukul 05.30, tiba di Gambir pukul 11.45 dan kembalinya berangkat Gambir pukul 16.45, tiba di Semarangtawang pukul 22.58. Tetapi mulai 1 Juni 2007 akan berganti jadwal, berangkat Semarangtawang pukul 05.00 tiba di Gambir pukul 11.15. Jadwal kembalinya ke Semarang tetap, berangkat Gambir pukul 16.45, tiba di Semarangtawang pukul 22.58. Tarif yang diberlakukan pada KA Argo Sindoro batas bawah Rp 180.000 dan batas atas Rp 220.000. “Ya kalau lagi ramai kita terapkan tarif batas atas, sebaliknya kalau sedang sepi kita berlakukan tarif batas bawah. Dalam harga tiket ini sudah termasuk pelayanan makan dan minum selama dalam perjalanan Semarangtawang - Gambir dan sebaliknya,” jelas Rono (K.07).

Melalui evaluasi kinerja pada Raker PT KA Semester I di Bandung, Daop I Jakarta mendapat penilaian terbaik dalam pencapaian kinerja. Pada bagian lain, melalui forum Excecutive Meeting Divisi Properti di Cipanasa, Garut, Seksi Properti Daop I juga meraih penghargaan atas pencapaian kinerja terbaik. Meskipun antara Kadaop I dan Kasi Properti I memiliki jalur hirarki manajemen yang berbeda, namun kita patus apresiate kepada kawan-kawan di Daop I Jakarta atas prestasi yang dicapai pada tahun 2006. Teriring harapan semoga prestasi ini dapat memberikan konstribusi yang sebesar-besarnya dalam proses penyehatan PT Kereta Api (Persero) secara menyeluruh. Daop I dengan kekayaan potensinya memang menjadi tumpuhan harapan kita semua, baik seluruh Daop di Jawa maupun Divre di Sumatera. Jadi, meskipun prestasi di masa mendatang tidak lagi pada Daop I, paling tidak kita berharap kinerja Daop I tidak akan mundur dibandingkan tahun 2006, bahkan lebih maju dan maju lagi.

Apa saja yang dilakukan jajaran Daop I Jakarta sehingga meraih penilaian terbaik dalam pencapaian kinerja ? Jawaban pertanyaan ini perlu kita sampaikan untuk menjawab persepsi yang tumbuh dan berkembang selama ini, bahwa siapa pun yang menjadi Kadaop I pasti akan berhasil mendongkrak kinerja. Sebab, Jakarta memang merupakan Asal sekaligus Tujuan yang strategis bagi arus dan mobilitas angkutan penumpang di Jawa. Tapi, orang Madura bilang, ora meste. Sebab, prestasi kinerja tidak semata-mata ditentukan oleh potensi yang ada. Bagaimanapun besarnya potensi, kalau managerial style seorang Kadaop selaku Leader tidak matching dengan potensi yang ada, tidak tertutup kemungkinan kinerja yang dihasilkan menjadi jeblok. Oleh karena itu, sekali lagi kita patut memberikan apresiate kepada kawan-kawan kita di Daop I, baik Pak Kadaop maupun para Kasi dan jajaran tingkat pelaksana, yang dipastikan ikut andil dalam pencapaian prestasi ini.

Gaya manajemen Daop I belakangan ini memang penuh dengan gebrakan. Walaupun resiko operasi di Daop I Jakarta demikian tingginya, karena selain frekuensi perjalanan KA yang tinggi, gejolak sosial juga tak kalah tinggi, bahkan konsumen yang merasa tidak puas atas pelayanan KA juga bisa menimbulkan ekses sosial seperti yang terjadi di Parungpanjang, sejumlah penumpang KA memblokade KA Rangkasbitung. Padahal, di antara mereka pelaku blokade KA di Rangkasbitung, tidak tertutup kemungkinan juga merupakan penumpang liar atau free-riders, yang disebut-sebut populasinya mencapai 30 %. Belum lagi dampak minimnya lapangan kerja, sehingga sejumlah stasiun di bilangan Jakarta menjadi alternatif mencari nafkah. Akibatnya, sejumlah kios menjejali pelataran dan peron stasiun. Ditambah lagi dengan problem sosial urbanisasi, yang mengakibat kan sepanjang sisi jalan rel di bilangan Jakarta dijejali dengan pemukiman kumuh.

Tetapi semua ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Mas Judarso. Secara bertahap dan pasti semua dibereskan. Sejumlah kios pedagang, dirasionalisasi, sehingga tersedia ruang untuk kepentingan publik yang lebih leluasa dan kekumuhan stasiun berubah menjadi kenyamanan. Free Riders, digebrak melalui operasi penertiban, PS bahkan ada gerakan yang disebut One Day Ticket sebagai upaya penertiban. Penghunian lahan sisi jalan rel yang beresiko tinggi terhadap keselamatan, juga tidak dibiarkan begitu saja, operasi penertiban juga dilakukan di Pasar Gaplok. Sementara Seksi Properti Daop I Jakarta, juga tidak tinggal diam, loby ke Pemda dengan gigih dilakukan, sehingga dihasilkan kesepakatan Pemda DKI, menegaskan peruntukan lahan di bawah jalan rel layang antara Manggarai – Jakarta ansich untuk kepentingan operasi KA. Apa yang KONTAK ungkap mungkin merupakan bagian kecil dari yang dilakukan kawan-kawan kita di Daop I Jakarta. Tetapi, sungguh ini merupakan suatu yang patut kita jadikan acuan, belajar dari sejumlah gebrakan yang dilakukan, tidak hanya pada aspek keselamatan, tetapi juga kenyamanan, serta keasrian lingkungan perkeretaapian kita. Kata kuncinya adalah Peduli. Kita semua harus peduli, We Care More !!, Semoga !!

Kadaop I Jakarta boyong Wahana Daya Nugraha, yang diserahkan oleh Dirut PT KA, Ronny Wahyudi kepada Judarso Widyono pada penutupan Raker PT KA Semester I Tahun 2007 di Bandung (30/3). Selain penyerahan piala Wahana Daya Nugraha, sesaat menjelang penutupan Raker PT KA Semester I Tahun 2007, juga dilakukan prosesi penandatanganan kontrak manajemen antara Direksi PT KA dengan para Kadaop, Kadivre dan Kadiv Angkutan Perkotaan Jabotabek, para Kepala Divisi Tingkat Pusat serta Manajer Usaha Kesehatan. “Melalui kontrak kerja ini kita berharap kinerja pada masing-masing bagian lebih mudah dipantau dan dievaluasi, sehingga kemungkinan kegagalan dengan berbagai resikonya dalam mencapai program dapat diantisipasi secara dini. Ini bagian dari norma dalam implementasi Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Ronny

Sebelumnya, pada pembukaan Raker Dirut PT KA menjelaskan evaluasi kinerja tahun 2006, serta bahasan RUPS Tahun 2007, aspek keselamatan harus menjadi prioritas. Langkah pencegahan kecelakaan KA yang telah dilakukan di awal tahun 2007 antara lain: (1) Menurunkan puncak kecepatan KA, yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak kerusakan serta memperbesar faktor keamanan. (2) Perbaikan dan peningkatan kondisi teknis jalan rel dan jembatan; (3) Perbaikan serta peningkatan keandalan sarana dengan penggantian bogie, perangkat roda, sestem, pengereman udara tekan, serta perangkat pengamanan lainnya; (4) Dibentuknya Tim Keselamatan. Demikian dikemukakan Dirut PT KA, Ronny Wahyudi ketika melaporkan kondisi PT KA sesaat menjelang Pembukaan Raker PT KA Semester I Tahun 2007 di Bandung (29/3). Oleh karena itu, lanjut Ronny, tema Raker PT KA Semester I Tahun 2007 yang telah disepakati adalah: Tahun Keselamatan 2007, dari Rawan Kecelakaan menjadi Akrab Keselamatan dan Kenyamanan.. “Mengenai penurunan puncak kecepatan KA, diharapkan pertengahan tahun 2007 sudah bisa normal kembali,” tambah Ronny.

Ditegaskan Ronny, bahwa keselamatan dan kenyamanan sebagai bagian integral dari bisnis transportasi tetap menjadi topik utama pada Raker. “Kami harapkan seluruh peserta Raker mendapatkan arah yang jelas untuk mewujudkan program kinerja tahun 2007,” ujar Ronny yang juga menyebutkan bahwa Keputusan Raker Semseter I Tahun 2007 akan menggunakan manajemen resiko sebagai acuan. Hal ini menurut Ronny dimaksudkan agar bila Keputusan Raker dalam implementasinya menghadapi kendala, antisipasi dan perhitungan resiko untuk penanggulangannya sudah disiapkan. “Jadi, bukan lagi pengalokasian dana yang besar terhadap resiko yang kecil/rendah. Sejak penyusunan RKA dari tingkat Daerah analisisnya sudah dilakukan berbasis pada manajemen resiko, serta skala prioritas sebagai acuan dalam menetapkan implementasi anggaran,” ujar Ronny.pada forum Raker Semester I Tahun 2007 yang dihadiri Kepala Deputi Meneg Bidang Usaha Logistik & Pariwisata, Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA, serta sejumlah anggota Komisaris PT KA. .

Kondisi internal PT KA menurut Ronny memelukan pemantapan melalui konsolidasi agar keselamatan menjadi prioritas utama, sehingga dalam perjalanan kinerja dihasilkan layanan KA akan terwujud kenyamanan. Ini sejalan dengan visi PT KA, Terwujudnya kereta api sebagai pilihan utama pengguna jasa transportasi. Selain itu, lanjut Ronny, program kerja tahun 2007 yang fokus pada aspek keselamatan dan kenyamanan diharapkan juga menghasilkan kinerja yang baik, sehingga dimungkinkan peningkatan kesejahteraan karyawan. Ronny juga melaporkan, bahwa sesuai arahan pemegang saham, keputusan yang akan ditetapkan pada Raker Semester I Tahun 2007 awkan diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja antara Direksi dengan Kepala Daerah, Kepala Divisi, yang skala prioritasnya didasarkan pada analisa resiko dan tolok ukur keberhasilan melalui penilaian Key Performance Indicator (KPI) yang jelas.

Melalui forum Excecutive Meeting jajaran Divisi Properti di Cipanas, Garut, Seksi Properti Daop I Jakarta mendapat penilaian terbaik atas pencapaian kinerjanya pada tahun 2006. Atas prestasi tersebut, Kepala Divisi Properti, Heru Susetyo menyerahkan Trophy Kinerja terbaik kepada Kepala Seksi Properti Daop I, Daud Roma Andilolo pada session akhir forum Excecutive Meeting di Cipanas, Garut (18/4). Sebelumnya, saat Andilolo mempresentasikan kinerja Seksi Properti Daop I Jakarta, Kadiv Properti telah menggarisbawahi hal-hal yang bernuansa positif terhadap pencapaian kinerja. “Saya sangat apresiate terhadap paparan halaman 7, yang diharapkan dapat dicontoh oleh Seksi Properti yang lain,” tegas Heru mengomentari presentasi Andilolo yang apik, menampilkan data secara transparan selama periode tiga tahun terakhir, sehingga secara langsung bisa menjadi media untuk pembanding (komparasi) sekaligus sebagai media untuk melakukan evaluasi.

Meskipun demikian, terhadap pemasaran bisnis periklanan, Heru ketika itu mengingatkan Andilolo dan jajaran Seksi Properti di Daop I Jakarta untuk lebih agresif lagi dalam menjual potensi yang ada. Sebab, lanjut Heru, wilayah Seksi Properti di Daop I Jakarta itu umumnya potensial, bernilai tinggi secara komersial. “Rencana perluasan kantor Kedubes Amerika Serikat akan menyewa lahan milik PT KA untuk masa 20 tahun ke depan. Kami harapkan ini dapat direalisasikan secepatnya, sehingga dapat menjadi andalan pendapatan Seksi Properti Daop I pada tahun 2007,” ujar Heru seraya mengatakan bahwa Seksi Properti Daop I Jakarta seharusnya punya program pendapatan yang lebih besar, karena ada empat potensi besar untuk menjadi andalan pendapatan pada tahun 2007. Tentng kekurangan SDM di Seksi Properti, Heru lebih lanjut mengharapkan agar apa yang menjadi Pilot Proyek di Seksi Properti Daop I dapat segera diwujudkan. “Penanganan tagihan persewaan melalui kerjasama dengan BRI diharapkan segera diwujud kan, yang tidak menutup kemungkinan pola ini dapat diterapkan di Seksi Properti lainnya,” tambah Heru.

Untuk mendukung tercapainya program pendapatan masing-masing Seksi Properti, Heru mengharapkan agar SDM yang terbatas dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Antara lain menurutnya bisa dilakukan dengan melakukan pembagian wilayah Manajer Area secara proporsional. Dicontohkan Heru antara Manajer Area di Magelang dan di Yogyakarta, Seksi Properti Daop VI, luas aset di lintas Magelang yang notabene lebih luas, tetapi kurang memberikan konstribusi pendapatan. “Ini perlu dikaji lebih mendalam lagi, mungkin karena rentang kendali pengawasan demikian luasnya, sehingga tidak mampu menangani secara keseluruhan. Pemetaan hendaknya tidak dilakukan atas dasar geografis aset, tetapi juga potensi serta permasalahan yang ada,” jelas Kadiv Properti. “Hal seperti ini diharapkan juga menjadi perhatian serius pada Kepala Seksi Properti di Daop lain dalam mendistribusikan beban tugas kepada para Manajer Area,” tambah Heru yang juga mengharapkan para Kasi Properti senantiasa membangun hubungan baik dengan jajaran Pemda terkait, sehingga permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan mudah.

Sebelumnya, Esron Pakpahan, Kabag Pemasaran Divisi Properti yang juga merangkap Kepala Sub Divisi Properti dan Periklanan memapatkan kinerja Properti dan Periklanan tahun 2006 belum mencapai program. Ini menurut Esron akibat adanya sejumlah potensi pendapatan KSO yang diproyeksikan menjadi pendapatan pada tahun 2006 tidak terealisir akibat adanya kebijakan Legal Audit. Sebagian kontrak KSO sudah lolos dari Legal Audit, sehingga diharapkan dapat ditindaklanjuti pada proses berikutnya, antara lain 14 objek KSO dengan prospek pasokan pendapatan Rp 41,2 Milyar. “Kontrak KSO yang semula diprediksi akan cair pada tahun 2006 tidak terealisir akibat adanya legal audit Tidak hanya itu, uang yang sudah masuk sebagai Commitment Fee senilai Rp 1,85 Milyar juga dikembalikan lagi kepada calon investor,” jelas Esron memaparkan bidangnya Yayat Rustandi, yang kini menjadi Kadaop III Cirebon. “Kerja sama dengan pihak ketiga dihadapkan dengan banyak kendala, yang diharapkan kendala ini dapat dipangkas kalau Divisi Properti ini bisa menjadi anak perusahaan properti,” tambah Esron Pakpahan.

Terkait dengan legal audit, Esron mengemukakan tidak jelasnya kerangka acuan atau TOR antara PT KA dengan Lawyers yang ditunjuk. Pokoknya semua kontrak diaudit kelegalannya. Akibatnya, ada calon investor yang sudah membayar kewajibannya Tahap I dan Tahap II, ketika jatuh tempoh untuk membayar Tahap III senilai Rp 6,9 Milyar tidak dibayar. Masalah tidak jelasnya TOR ini dibenarkan Heru, sehingga ada kesan tidak ada kejelasan siapa sesungguhnya yang menghandel proses legal audit tersebut. Heru selanjutnya juga meminta agar pembayaran sewa rumah dinas yang selama ini ditangai di kantor Divisi Properti dialihkan pembayarannya ke Seksi Properti Daop II Bandung. “Kasihan juga para pensiunan yang akan membayar sewa, mereka harus naik ke lantai III. Tapi tolong Kasi Properti Daop II juga bisa merevisi program pendapatan Tahun 2007 karena adanya tambahan pendapatan dari limpahan ini,” ujar Kadiv Properti

Memperhatikan (1) Statement pemerintah tanggal 5 Agustus 2005; (2) Rakortas Perhubungan yang dipimpin Wapres RI di atas KA Luar Biasa Gambir – Yogyakarta tanggal 28 Februari 2007; (3) Risalah rapat antara Menhub dan pengurus SPKA di ruang rapat Dephub dan pertemuan antara pengurus SPKA dengan Komisi V DPR – RI di Gedung DPR – RI tanggal 26 Maret 2007, pengurus SPKA telah menyepakati dan menandatangani deklarasi pada tanggal 27 Maret 2007, yang disebut dengan Deklarasi 27 Maret 2007. Inti dari deklarasi tersebut SPKA menagih dan menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan perbaikan kesejahteraan pegawai PT KAI eks PNS – Dephub/PJKA dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan, bahwa: Pegawai PT KAI yang eks PNS – Dephub/PJKA semasa aktif digaji oleh PT KAI dan setelah pensiun uang pensiuannya dibayar oleh Negara dengan alokasi dana APBN melalui PT Taspen. Demikian dikemukakan Ketua Umum Serikat Pekerja KA (SPKA), Puspawarman, ST (1/5) kepada Pers di Jakarta.

Selain itu, lanjut Puspawarman, SPKA juga menuntut agar pemerintah dan DPR – RI mengamandemen UU No. 10 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang telah disahkan tanggal 27 Maret 2007. Sebab, menurut Puspawarman UU ini diyakini tidak akan menjamin peningkatan kemanfaatan publik serta perkembangan perkeretaapian di masa mendatang. “Meskipun masalah ini sudah dibicarakan dengan Pemerintah/Menhub serta Komisi V DPR-RI saat Aksi Damai 26 Maret 2007, namun perwujudannya masih memerlukan waktu paling lambat 6 bulan, sehingga diperlukan pengawalan dan sikap kritis seluruh jajaran SPKA, yang antara lain masalah tersebut kami angkat kembali melalui event May–Day tanggal 1 Mei 2007. Diharapkan apa yang kami deklarasikan tanggal 27 Maret 2007 mendapat simpati kalangan stakeholders perkeretaapian dan dukungan solidaritas dari kalangan Serikat Pekerja di sejumlah BUMN,” jelas Puspawarman yang mengaku 26 – 28 April 2007 menyelenggarakan Outbound.dengan tema Berjuang Bersama Menuju Perubahan di Bogor yang difasilitasi oleh manajemen PT KAI.

Terkait dengan tema outbound tersebut, Puspa optimis organisasi SPKA baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Pusat akan lebih peduli terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi PT KAI. Meskipun demikian, lanjut Puspa, harapan ini tanpa adanya pemenuhan terhadap apa yang dideklarasikan pada tanggal 27 Maret 2007, juga tidak mungkin terwujud. Sebab, lanjut Puspa, dengan tidak difasilitasinya permasalahan eks PNS – Dephub/PJKA oleh pemerintah beban financial yang harus dipikul PT KAI sangat berat. “Setiap tahun manajemen PT KAI harus mengangsur Rp 79,5 Milyar, yang seyogianya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan KA. Belum lagi dampak financial ikutan yang timbul menurut perhitungan PT Asuransi Jiwasraya, tiap kali terjadi kenaikan gaji PNS, akan berdampak pada perhitungan baru formula kewajiban PT KAI kepada PT Asuransi Jiwasraya,” jelas Puspa seraya menambahkan, bahwa dengan kondisi demikian, upaya manajemen PT KAI untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak ada sama sekali.

Menurut Puspa, deklarasi 27 Maret 2007 juga sudah disampaikan kepada International Transportation Federation (ITF) yang berkedudukan di London. “SPKA sudah sejak tahun 1928 sudah berafiliasi dengan ITF, walaupun kemudian sempat pasif, tetapi semasa Amien Abdurachman menjadi Ketum afiliasi ini kembali diaktifkan sampai sekarang,” jelas Puspa di kantor perwakilan ITF, Jl. Cikini Raya Jakartak didampingi Sekjen SPKA, Esron Pakpahan dan beberapa pengurus DPP Serikat Pekerja KA, serta pengurus DPD Serikat Pekerja KA Daop I Jakarta. Kehadiran DPP – SPKA di kantor perwakilan ITF dalam rangka menggalang solidaritas sesama Serikat Pekerja berorientasi global atau Global Solidarity. Selain SPKA, pada event May Day di gedung ITF juga dihadiri sejumlah Serikat Pekerja dari beberapa BUMN, antara lain PPD, Garuda, serta BUMN Pelayaran yang tergabung dalam Kesatuan Pelaut Indonesia, yang diketuai oleh Hanafi Rustandi.

Bandung, 30 April 2007
Ketua Umum SPKA,

Puspawarman